Tahun 2010 Pemerintah Provinsi Bali menjanjikan Bali akan bebas plastik tahun 2013.  Namun target ini masih mengawang-awang. Jumlah sampah plastik terus bertambah hingga 1600 ton per hari, meningkat lebih dari 200 persen dibanding statistik tahun lalu.

Desa-desa di Bali semakin terpolusi dan saluran air tersumbat akibat sampah plastik. Situasi sampah di Bali telah berubah dari sakit menjadi sekarat. Surfer papan atas Kelly Slater pernah mengritik pantai Bali yang kotor lewat akun twitternya pada tanggal 22 April 2012:

Halaman depan Koran Bali Daily juga menampilkan foto tempat pembuangan akhir (TPA) sampah ilegal di kebun mangrove Nusa Dua dan mengutip para environmentalis yang melihat program permerintah ‘tidak-efektif’.

Tentu kita tidak lupa, majalah Time pernah menurunkan liputan “Holiday in Hell: Bali’s Ongoing Woes”.  Dan ketika tulisan itu muncul, pemerintah daerah yang merasa tercoreng mukanya menurunkan dua alat berat pengangkut sampah di Pantai Kuta. Liputan seperti ini dapat mempengaruhi pariwisata di Bali. Namun, secara jangka panjang pemerintah terlihat belum punya solusi. Apa yang telah pemerintah Bali lakukan sejak 2010 untuk membuat Bali bebas plastik?

Perda (peraturan daerah) untuk melaksanakan visi pemerintah tahun 2010 menjelaskan program yang akan menfasilitasi dan melibatkan masyarakat untuk mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang (3R – reduce, reuse, recycle) plastik, termasuk ‘menghentikan plastik pada asalnya.’ Perencanaan mereka termasuk membantuk tim untuk mengawasi daur ulang, dan infrastruktur untuk mengumpulkan sampah dan teknologi untuk menciptakan tenaga dari plastik. Sekarang sudah tiga tahun lewat, dan hasil dari inisiatif ini, yang berkaitan dengan menggunakan kembali dan mendaur ulang, kurang kelihatan.

Jadi, bagaimana dengan mengurangi sampah? Tentunya ‘menghentikan sampah pada sumbernya’, daripada menciptakan sampah, bisa menjadi cara yang efektif untuk mengatasi masalah sampah. Daripada meneruskan ide ini, pemerintah memberikan insentif untuk toko menyediakan tas plastik yang mudah terurai (degradable bags). Namun, mempromosikan tas plastik yang mudah terurai sebenarnya akan meningkatkan jumlah sampah plastik karena pelanggan berpikir tas-tas ini ramah lingkungan, sehingga mereka tidak perlu mengurangi penggunaannya. Atau masyarakat akan merasa ringan saja membuang sampah plastik karena mereka berpikir akan terurai dalam beberapa saat.

Tas plastik yang mudah terurai tidak hancur secara keseluruhan, apa lagi dalam iklim dengan kelembapan tinggi seperti Indonesia. Pada iklim ideal untuk hancur pun, tas plastik jenis ini hanya terurai menjadi fragmen-fragmen plastik yang sangat kecil dan tetap berada dalam lingkungan. Menggunakan tas plastik mudah terurai hanyalah solusi kosmetik yang berbahaya jangka panjang dan membawa risiko bagi kesehatan manusia dan lingkungan.

Tas plastik mudah terurai mengandung logam berat untuk mempercepat proses hancurnya. Toksin ini masuk ke bahan makanan kita melalui saluran irigasi pertanian dan juga meracuni hewan atau kehidupan laut yang mengonsumsinya.

Tahun lalu ide untuk melarang tas plastik di Bali menambah momentum melalui Responsible Retailer Roundtable. Koalisi ini terbentuk dari pemerintah, pemilik toko dan kelompok peduli lingkungan. Pemilik toko ingin mengikuti peraturan melarang penggunaan tas plastik, asal pemerintah melaksanakannya. Namun, ide ini juga tidak ada lanjutan karena pemerintah belum menerapkan larangan terhadap tas plastik.

Melarang tas plastik bisa menjadi langkah pertama yang jelas dalam mengatasi masalah sampah di Bali. Tetapi peraturan yang begitu luas pastinya akan memerlukan komitmen pemerintah untuk penerapannya, bersama dengan dukungan publik. Saat ini kedua hal ini belum ada. Sebaliknya, pulau dengan populasi 3,5 juta ini telah tergantung dengan tas plastik sekali pakai (single use), dan mengharapkan pemerintah akan membuat sampah mereka hilang begitu saja.

Untuk menerapkan larangan terhadap tas plastik di seluruh pulau Bali, pastinya perlu dukungan kebijakan yang progresif. Misalnya dengan mulai menerapkan pajak tas plastik, dan regulasi ketat atau denda untuk pembuangan sampah ilegal, disertai dengan pendidikan publik mengenai pentingnya menjaga kebersihan pulau Bali.

Tas plastik sekali-guna adalah produk konsumer nomor satu di dunia. Tas plastik sering hanya digunakan selama beberapa menit saja, namun dapat meracuni lingkungan selama lebih dari 1000 tahun. Sudah saatnya Bali melarang tas plastik.

Bali Cantik Tanpa Plastik mendorong tujuan ini dengan pendekatan edukasi dan kesenian. Salah stunya dengan merilis lagu “Tolak Tas Kresek” ciptaan Gede Robi Supriyanto (Robi Navicula).  Lagu ini bisa dimanfaatkan seluas-luasnya untuk tujuan Bali tanpa plastik. “Tolak Tas Kresek” bisa diunduh di sini:

Pulau Bali sudah sejak lama memesona banyak wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Keindahan alam, kultur yang kuat, hingga fasilitas pariwisata yang kelas dunia, menjadikan pulau ini selalu mendapat predikat destinasi wisata terbaik di dunia. Tidak ada bandingnya.

Akan tetapi, segala kelebihan yang dimiliki Pulau Bali sekarang justru terancam oleh keberadaan sampah yang dihasilkan penduduk, pengelola wisata, maupun para wisatawan yang datang. Berbagai riset dan laporan menyebutkan, sampah di provinsi ini sudah mencapai kisaran 5.000 hingga 10.000 ton per hari.

Para penggiat lingkungan di Bali misalnya, menyebutkan satu orang penduduk mengeluarkan sampah padat 2,75 kg/hari dan limbah cair 3 liter per hari. Kalau jumlah penduduk Bali pada 2010 ini tercatat 3,9 juta jiwa (BPS), maka jumlah sampah yang dihasilkan penduduk Bali setiap harinya mencapai 10.725 ton sampah padat dan 11.700 ton limbah cair. Sungguh angka yang luar biasa besar.

Berdasarkan hasil studi pada tahun 2000/2001, khusus di empat daerah wisata utama Bali (Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar dan Tabanan), jumlah anggota masyarakat yang mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah baru mencapai 50%, dan dari jumlah tersebut hanya 60% sampah yang bisa terangkut ke TPA. Sisanya masih tercecer seperti di jalanan, taman kota, pasar, dan tempat lain. Sampai sekarang, upaya minimalisasi sampah ke tempat pembuangan akhir melalui perubahan perilaku masyarakat belum memberikan hasil yang menggembirakan.

Pemerintah Provinsi Bali sebenarnya terus berupaya mengatasi problem sampah. Sejak 1986, pemerintah telah membangun Tempat Pembuang Akhir (TPA) seluas 22 hektare di Suwung yang terletak di kawasan Sanur. Dengan menggunakan tiga sistem cara pemusnahan sampah, yakni pembakaran (incerator), sanitary landfill dan open dumping, TPA Suwung diharapkan dapat menampung atau memusnahkan sampah yang masuk dari wilayah Denpasar dan Badung, dan dua kabuten sekitar Gianyar dan Tabanan (Sarbagita). Sejak 12 Desember 2008, TPA Suwung menjadi instalasi pertama di Indonesia yang telah mengadopsi teknologi waste to energy (mengolah sampah menjadi energi listrik).

Sayangnya, inovasi yang coba diterapkan itu tidak berjalan baik. Penelitian Putu Rusdi Ariawan, mahasiswa Fakultas Teknik Universias Udayana misalnya, menyebutkan, berdasarkan fakta di lapangan, proses pengelolaan sampah yang dilakukan di TPA Suwung hanyalah Open Dumping, yaitu sampah hanya diletakkan di lapangan terbuka tanpa ada proses lebih lanjut. Sehingga, semakin hari sampah semakin menumpuk dan membutuhkan lahan yang lebih luas.

Kesepakatan empat kabupatan dan kota untuk mengelola sampah secara bersama-sama juga disinyalir sangat memberatkan. Lokasi TPA yang terlalu sempit tidak akan mampu menampung volume sampah yang sangat besar dari empat daerah tersebut. Sedangkan teknogi waste to energy yang sempat menjadi bahan studi banding banyak pemerintah daerah di Indonesia sampai sekarang ini tak ada kabar kelanjutannya.

Selain pemerintah, pihak swasta sebenarnya ikut terlibat dalam pengelolaan sampah. Pengusaha-pengusaha lokal Bali, sebut saja Pak Oles dan I Ketut Mertaadi misalnya, dan beberapa pengusaha dari Korea mendirikan pabrik pengolahan sampah. Mereka kemudian menjual hasil pengolahan sampah berupa pupuk organik, kertas daur ulang, dan bijih plastik. Pasar mereka tidak cuma di Bali, tapi juga sampai Jawa Timur dan luar negeri. Bisnis yang menjanjikan, tapi semua itu belum mampu banyak mengurangi permasalahan sampah di Bali. Paling banyak, mereka hanya mampu mengolah 5 ton sampah per harinya. Dibandingkan 10.000 ton sampah yang mengalir setiap harinya, upaya mereka tersebut terbilang sangatlah kecil.

Nilai ekonomi Sampah

Apa yang dilakukan oleh para pengusaha di atas menggunakan cara pandang yang menarik, yakni menempatkan sampah sebagai aset dan mengolahnya untuk mengembalikan nilai ekonominya. Penggunaan berbagai teknologi memang memungkinkan pengolahan sampah menjadi berbagai produk, seperti kompos (paling umum), pakan ternak, alkohol, minyak astiri, energi (biogas dan listrik) dan berbagai bentuk lainnya. Dan, jelas akan menghasilkan keuntungan finansial.

Berdasarkan data sampah padat yang ada, sampah di Bali terdiri atas 70% sampah organik dan 30% anorganik (plastik, kertas, botol, besi, dll). Jika kita menggunakan perhitungan kapasitas sampah sebesar 10.000 ton per hari, maka komposisinya: 7.000 ton sampah organik dan 3.000 ton sampah anorganik.

Jika sampah organik tersebut seluruhnya diolah menjadi pupuk organik, maka akan menghasilkan 3.500 ton pupuk organik kering (2 banding 1) yang laku di pasaran dengan harga rata-rata Rp1.000 per kg. Itu sama dengan Rp3,5 milyar, per hari!

Sedangkan dari sampah anorganik, kita bayangkan saja 50% nya adalah plastik, dapat kita kelola untuk menghasilkan produk bijih plastik (dicacah atau dipanaskan) dengan harga di pasar Rp5.000 – Rp12.300 per kg. Jika kita gunakan harga terendah, maka akan menghasilkan nilai Rp7,5 milyar (1.500 ton X Rp5.000) per hari.

Betapa luar biasa! Dari dua produk standar di atas tersebut, dapat dihasilkan pendapatan sebesar Rp11 milyar setiap hari, atau Rp330 milyar setiap bulan, atau Rp4,015 trilyun setiap tahun. Ini nilai yang tidak main-main dan sangat besar nilainya untuk mensejahterakan rakyat di Bali. Tapi, sekarang ini uang sebesar itu terbuang percuma.

Baca lanjutan tulisan ini: Membuang Rp4 Triliun Produk Peradaban (2)

Foto oleh Jeff Blades dan Walhi Bali.

Upaya itu fisertai dengan gerakan Bali bebas plastik (Bali Clean and Green Province) yang ditargetkan selama empat tahun 2010-2014. Pemerintah juga mengembangkan unit pengolahan sampah sekolah, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga perguruan tinggi.

Gagasan untuk membebaskan Bali dari sampah plastik sebenarnya dapat meniru apa yang dilakukan China pada 2008. Dengan menerapkan kebijakan sederhana, yakni melarang toko memberikan tas plastik gratis kepada pelanggan, membuat penggunaan tas plastik menurun hingga 50 persen, setara dengan 100 miliar tas plastik. Prinsipnya sederhana. Toko harus menetapkan biaya tambahan bagi pelanggan yang tetap ingin memakai tas plastik dan mereka boleh mengambil keuntungan dari penjualan tas plastik. Hasilnya, pelanggan belajar menggunakan tas plastik bekas.

Sedangkan pengelolaan sampah tingkat rumah tangga bisa ditingkatkan dengan pembangunan pabrik-pabrik pengolahan sampah tingkat banjar atau tingkat desa. Dengan begitu, persoalan sampah dapat diselesaikan di tingkat desa sebelum menumpuk di TPA. Selain menyelesaikan persoalan lingkungan dan mendapatkan hasil pengolahan sampah untuk kepentingan masyarakat desa sendiri, desa juga bisa mendapatkan pemasukan dari hasil penjualan produk olahan sampah tersebut (lihat hitungan kasar di atas).

Pemerintah dapat bekerjasama dengan perusahaan swasta dan bank untuk pengadaan mesin atau teknologi pengolah sampah, baik organik maupun anorganik. Di Denpasar sampai saat ini sudah ada empat Desa yang sudah mengelola sampahnya sendiri yakni Desa Sanur Kauh, Desa Sanur Kaja, Desa Tegal Kertha dan Kelurahan Ubung. Dengan gagasan ini, pemerintah dapat mendorong lahirnya para wirausaha sosial di bidang sampah dan limbah.

Pilihan melibatkan komunitas desa dan pendidikan dalam pengelolaan sampah memang langkah yang sangat strategis. Selain menyelesaikan problem penumpukan sampah di tingkat paling kecil, pemerintah dapat mengajak masyarakat ikut bertanggung jawab mengatasi persoalan sampah dan mendapatkan manfaat daripadanya. Dan, ini adalah sebuah kerja peradaban, dimana tingkat kemajuan peradaban ditentukan oleh kemampuan manusia mengembangkan dan menjaga planet Bumi dari kehancuran akibat limbah yang ditimbulkannya.

Artinya sederhana, peradaban disebut maju atau tingkat tinggi jika mampu mengatasi problem sampah dan menjadinya sebagai aset. Sebaliknya, jika satu daerah tidak mampu mengelola dan terus berkutat dengan masalah sampah, maka mau tidak mau kita harus mengakui, daerah masih berada di tingkat peradaban primitif.

Baca awal tulisan ini: Membuang Rp4 Triliun Produk Peradaban (1)

Foto oleh Jeff Blades dan Walhi Bali.